Bandung: Komisi A DPRD Jawa Barat mengaku takjub dengan usulan dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat sebesar Rp1 triliun hanya untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat.
Usulan dana candangan tersebut terlalu besar dan tidak rasional sehingga perlu dirasionalisasikan kembali.
Anggota Komisi A Deden Darmansyah mengatakan, sebaiknya KPU) Jabar untuk menghitung kembali kebutuhan dana Pilgub Jabar 2013 karena angkanya terlalu fantastis. Padahal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Cadangan Pilgub sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2011.
“Mungkin ada baiknya kita tunda dulu sampai Undang-undang pilkada sudah keluar. Bisa jadi aturan pilgub berubah sehingga pos anggaran harus berubah lagi. Uang itu terlalu besar, terlebih hanya untuk KPUD,belum Panwaslu dan lainnya. Dahsyat benar kalau segitu,” kata Deden usai rapat pembahasan dengan KPUD Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat di Ruang Bammus DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (14/6/2011).
Menurut Deden, Pemprov Jawa Barat menganggarkan dana Pilgub 2013 dalam APBD perubahan sebesar Rp100 miliar, APBD TA 2012 Rp300 miliar, APBD perubahan TA 2012 Rp200 miliar, dan APBD murni TA 2013 Rp400 miliar.
“Kenaikan anggaran ini ternyata banyak diserap oleh honor pegawai penyelenggara pemilu. Saya sih meminta KPUD mulai berkoordinasi dengan Kemendagri membicarakan perubahan aturan jika 1 TPS itu untuk 1.000 orang, bukan 600 orang lagi. Ini akan memangkas anggaran,” tuturnya.
0 komentar:
Posting Komentar