Sekitar 2 bulan belakangan ini, kisruh soal kenaikan biaya SP3 (Sumbangan Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan) mahasiswa baru Universitas Airlangga angkatan 2011 ramai jadi pembicaraan masyarakat dan mahasiswa. SP3 atau istilah populernya uang gedung Unair melambung tinggi, tidak tanggung-tanggung ada yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Parahnya, bagi mahasiswa yang masuk jalur SNMPTN, bila pada tahun-tahun sebelumnya tidak di tarik biaya SP3, kedepan akan di tarik sumbangan SP3.
Setelah ditekan berbagai elemen mahasiswa Unair, birokrasi Unair kemudian melakukan revisi kenaikan SOP dan SP3 dengan menetapkan sistem proporsional. Artinya, biaya SP3 yang ditarik dari mahasiswa baru angkatan 2011 akan disesuaikan dengan besaran gaji orang tuanya, dengan dasar patokannya pada slip gaji.
"Pejabat Unair juga mengklaim akan mengratiskan rakyat miskin untuk kuliah di Unair. Tampaknya revisi kebijakan itu tampak sangat adil bagi masyarakat dan calon mahasiswa baru. Tapi benarkah demikian kenyataannya?," kata Albertus Beny, dalam rilis yang diterima, Rabu (11/5/2011).
Mahasiswa Fakultas Farmasi ini menuturkan, sistem proporsional itu hanya akan memunculkan masalah baru dalam teknis pelaksanaannya. "Misalnya, kita bayangkan saja ada maba yang masuk Unair dan kebetulan saja orang tuanya hanya bekerja sebagai seorang petani, nelayan, kuli bangunan, pekerja serabutan, PKL, wiraswasta kecil-kecilan dan berbagai pekerjaan non-formal lainnya, tentunya patokan tersebut akan menyulitkan mereka," paparnya.
Terkait dengan klaim sepihak bahwa pejabat Unair telah menggratiskan anak-anak orang miskin masuk Unair, dia mengatakan bahwa itu hanya omong kosong dan kebijakan itu hanya berganti nama saja.
"Kami mensinyalir bahwa kebijakan itu hanya sekadar pengalihan dari dana beasiswa bidik misi yang selama ini di alokasikan untuk 500 orang. Serta yang harus menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa sumber dana bidik misi tersebut bukanlah dari Unair seperti selama ini di hembuskan oleh pejabat Unair, melainkan dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang artinya dana itu adalah dana rakyat," paparnya.
Tudingan yang sama dikemukakan oleh Angela S. Nariswari. Mahasiswa Fakultas Kedokteran ini menyatakan bahwa alasan kenaikkan biaya SP3 itu karena Unair sedang mengalami kekurangan dana, sampai saat ini pun juga belum terbukti kebenarannya.
"Karena rektorat masih berkepala batu tidak mau membuka transparansinya. Saat kita mencoba menanyakan baik-baik soal transparansi tersebut, jawaban yang diberikan Birokrasi Unair selalu berbelit-belit, menghindar dan terkesan menutup-nutupi," katanya.
Berdasarkan uraian singkat yang digambarkan dua aktitivis FAM Unair tersebut, FAM mengeluarkan tiga sikap.
1. Menolak kenaikan Biaya SP3 baik itu skema lama maupun baru yang ditawarkan oleh Birokrasi Unair, karena semuanya sarat dengan kebohongan.
2. Menuntut transparansi keuangan Unair agar segala permasalahan bisa terbuka dengan jelas, baik itu yang menyangkut kasus SP3 maupun Pungutan IKOMA.
3. Menyerukan kepada mahasiswa, dosen, pekerja Unair bergerak bersama menolak segala bentuk Liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di kampus Unair untuk mewujudkan kampus Unair sebagai kampus rakyat.
0 komentar:
Posting Komentar